HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

timbangan-300x270

  1. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ruang lingkup dari HukumAdministrasi Negara yaitu berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara atau administrasi negara baik ditingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar lenbaga Negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat atau warga negara serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini dengan kecenderungan negara yang mempuyai  campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi luas dan kompleks. Kompleksitas ini akan membuat luas dalam menentukan rumusan ruang lingkup HAN. Secara historis pada awalnya tugas negara masih sangat sederhana, yakni sebagai penjaga malam  yang hanya menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan serta ketentraman masyarakat. Oleh karenanya negara hanya sekedar penjaga dan pengatur lalu lintas kehidupan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan, baik menyangkut kepentingan hak dan kewajiban, kebebasan dan kemerdekaan, dan atau benturan-benturan dalam kehidupan masyarakat lainnya. Apabila hal itu sudah tercapai, tugas negara telah selesai dan sempurna. Pada suasana yang demikian itu HAN tidak berkembang dan bahkan dengan statis. Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi Hukum Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan ada enam ruang lingkup yang dipelajari dalam Hukum Administrasi Negara yaitu meliputi :

  • Ø Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi
    negara
  • Ø Hukum tentang organisasi negara
  • Ø Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang
    bersifat yuridis
  • Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama
    mengenai kepegawaian negara dan keuangan Negara
  • Ø Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi :
    a. Hukum Administrasi Kepegawaian;
    b. Hukum Administrasi Keuangan;
    c. Hukum Administrasi Materiil;
    d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara.
    e. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

Kekuasaan pemerintahan yang mejnadi objek kajian hukum administrasi negara ini demikian luas. Oleh karena itu, tidak mudah menentukan ruang lingkup hukum administrasi negara. Disamping itu, kesukaran menentukan ruang lingkup administrasi negara ini disebabkan pula oleh beberapa faktor. Pertama, Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya dapat ditentukan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seiring dengan perkembangan kemasyarakatan yang memerlukan pelayanan pemerintah dan masing-masing masyarakat di suatu daerah atau negara berbeda tuntutan dan kebutuhan. Kedua, pembuatan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan instrumen yuridis bidang admnistrasi lainnya tidak hanya terletak pada satu tangan atau lembaga. Ketiga, hukum administrasi negara berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan, yang menyebabkan pertumbuhan bidang hukum administrasi negara tertentu berjalan secara sektoral. Karena faktor-faktor inilah, Hukum Administrasi Negara tidak dapat dikodifikasikan. Sehubungan dengan adanya hukum administrasi tertulis, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan hukum administrasi tidak tertulis, yang lazim disebut asas-asas umum pemerintah yang layak, keberadaan dan kewenangan pemerintah dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum.

  1. Subyek Hukum Administrasi Negara

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan Bahasa Belanda Rechtsubjet atau law of subject  (Inggris). Secara umum Rechtsubject  diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum. Subyek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting di dalam bidang hukum, khusus hukum keperdataan karena subyek hukum  tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subyek hukum yaitu manusia dan Badan Hukum.

  1. Obyek Hukum Administrasi Negara

Pengertian obyek dalam Hukum Administrasi adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut, yang dimaksud obyek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara. Obyek hukum administrasi negara itu juga pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Tetapi para ahli juga menyatakan bahwa sebenarnya obyek hukum administrasi adalah sama dengan obyek Hukum Tata Negara. Pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun, kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara dalam keadaan diam. Hal ini berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan dengan fungsinya masing-masing. . Istilah ”negara dalam keadaan diam” berarti bahwa negara itu belum hidup sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat perlengkapan negara yang ada belum menjalankan fungsinya. Dari penjelasan diatas dapat diketahui tentang perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

  1. Potensi Permasalahan Hukum Administrasi Negara

Potensi permasalahan dalam Hukum Administrasi Negara yaitu sangat banyak sekali, misalnya di zaman sekarang ini terdapat beberapa permasalahan tentang HAN yaitu :

a. Belum adanya Peraturan Payung sistem administrasi Negara.

b. Munculnya pola administrasi negara yang tidak standar.

c. Munculnya lembaga -lembaga baru non departemen yang mempunyai tugas-tugas reguler dari lembaga-lembaga yang sudah ada, sehingga mengurangi luas kewenangannya, dan cenderung menimbulkan saling tindih kewenangan tersebut.

d. Masih adanya urusan pemerintahan yang seharusnya diserahkan kepada daerah, akan tetapi justru masih ditangani oleh pemerintah  pusat.

e. Akibat adanya pemaknaan yang keliru terhadap otonomi daerah , arogansi daerah dalam bentuk munculnya berbagai peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan pusat, atau menghambat kebijakan-kebijakan utama pemerintah pusat.

f. Pembangkangan daerah terhadap beberapa kebijakan dan peraturan di tingkat menengah, dengan alsasan telah menginduk dengan ketentuan yang lebih tinggi.

g. Terjadinya tumpang tindih kebijakan administrasi untuk penanganan pengaturan suatu masalah.

h.  Malfungsi peradilan administrasi maupun akses-akses penyelesaian sengketa di bidang administrasi negara, sehingga tidak mampu melindungi warga Negara.

i.  Sistem Hukum Administrasi keuangan. Tidak atau kurang mendukung progresivitas pencapaian pembangunan.

j. Hukum administrasi negara yang lebih banyak sebagai pengaturan, dan bukan yang memotivasi peran masyarakat.

This entry was posted in Pendidikan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s